Terlibat Bisnis PCR, Jokowi Musti Copot Erick Thohir dari Menteri BUMN

 

 JAKARTA --- Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan dengan serius desakan  pencopotan Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Seruan itu mengemuka karena yang bersangkutan diduga ikut terlibat dalam konflik kepentingan pada bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI)  dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Untuk  mengobati kekecewaan, masyarakat, Jokowi  perlu bertindak radikal, antara lain dengan membuat langkah radikal berupa perombakan kabinet di bidang yang disoroti masyarakat. Sektor dimana terdapat potensi adanya penyimpangan terhitung tinggi. Dalam kasus PCR ini, Erick adalah pintu masuknya,"kata Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristianto saat dihubungi di Jakarta,  Kamis ( (3/11/2021).

Agus menilai,  Erick  diduga telah terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Kecurigaan masyarakat atas ketidakberesan tersebut makin besar menyusul perubahan yang sering terjadi atas kebijakan tes PCR untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Perubahan yang secara tidak langusng memperlihatkan adanya konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah. "Ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk penanganan pandemi ini turun," imbuhnya.
 
"Kerja keras kita dalam mengatasi pandemi ini antara lain berkat kepercayaan yang kepada pemerintah. Namun dengan munculnya kasus itu, praktis masyarakat jadi tak percaya lagi. Ini akan sangat menghambat upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan selama ini."

"Jadi sepulangnya dari kunker ke Dubai, Presiden Jokowi harus benar-benar memikirkan ini," papar Agus.

Agus juga meminta masyarakat harus memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan dalam pandemi ini. "Hukuman sosial harus berjalan, karena ini mau Pemilu, ini bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa asal memilih pemimpin kta, tidak tidak bisa bayar pajak doang tapi tidak diawasi, kita jangan gampang lupa dulu begini nyalon lagi dipilih lagi," tuturnya.

Mengacu kepada tulisan  di laman Facebooknya, Agus menyebut Erick diduga punya kaitan dan afiliasi dalam bisnis  tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Dia menjabarkan, salah satu pemegang saham PT GSI adalah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang 10 persen sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dimiliki oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. "Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegas Edy.

Sudah 19 Bulan, KPK Belum Juga Tangkap Harun Masiku

 

Sudah 19 bulan berlalu, keberadaan Harun Masiku masih menjadi teka-teki. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi buron karena lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebesar Rp 850 juta. Tujuannya agar ia lolos menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu di KPU.

Masiku merupakan saksi kunci penting. Dia menyimpan dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang disebut, menerima laporan perjalanan duit suap Masiku sebesar Rp 900 juta dari anak buahnya, Saeful Bahri. Begitu juga kader PDIP Donny Tri Istiqomah, yang diduga terlibat dalam kasus Masiku ini.

Pada 8 Januari 2020, KPK akhirnya menangkap Wahyu Setiawan. Dikutip dari beberapa sumber, setelah KPK berhasil menciduk Wahyu, Hasto diduga bersama Masiku. Hasto juga diduga menyuruh Masiku mencemplungkan telepon selulernya ke dalam air.

Saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada Kamis, 30 April 2020, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan pada aplikasi WhatsApp antara Saeful dan Hasto mengenai uang pemulus dari Masiku. “Ok sip,” jawab Hasto kepada Saeful atas laporan yang diterimanya.

Hasto berdalih tidak ingat percakapan tersebut. Dia bilang tidak tahu uang yang diterima oleh anak buahnya untuk menyuap Wahyu. “Ketika ada WA dari Saudara Terdakwa, saya hanya menjawab 'ok sip'. Artinya, saya membaca, tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut," katanya.

Dalam putusan Mahkamah Agung, majelis hakim memutuskan Masiku, Saeful, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, dan Wahyu terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Wahyu dibui 7 tahun penjara, Saeful divonis 7 tahun 8 bulan penjara, dan Agustiani diputus 4 tahun hukuman penjara.

Terjeratnya empat kader PDIP tersebut membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Hasto membentuk tim hukum khusus. Mereka langsung mendatangi anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. Poin yang mereka sampaikan ialah menuding KPK melanggar hukum karena menggeledah kantor DPP PDIP dan menyebar kabar keberadaan Masiku serta Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Koordinator tim hukum khusus itu, I Wayan Sudiarta, merasa partainya telah disudutkan. Sehari selang mendatangi KPK, mereka pun mendatangi Dewan Pers dan meminta media tetap menerapkan kode etik jurnalistik. Mereka mengancam akan melapor ke polisi jika menemukan unsur pidana dalam pemberitaan.

Dia (Harun Masiku) sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya."

Masih pada hari yang sama, tim hukum itu juga menyambangi Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Mereka melaporkan rusaknya citra PDIP karena pemberitaan media massa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, surutnya isu Masiku juga menenggelamkan upaya manuver tim hukum PDIP.

Menjadi pertanyaan besar mengapa PDIP berkeras ingin memperjuangkan Harun Masiku, yang keanggotaannya masih seumur jagung. Kiprah Masiku di kalangan internal PDIP pun tidak cemerlang. Anggota PDIP Ahmad Basarah mengatakan alasannya adalah rahasia dapur. “Yang mengatur adalah Sekjen Partai,” ujarnya.

Sedangkan Hasto mengklaim partainya mendukung Masiku karena kepribadiannya yang bersih. "Dia (Harun Masiku) sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya," ujar Hasto saat sedang geladi resik Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baru setahun resmi bergabung dengan PDIP, Masiku sudah membuat gaduh kalangan internal partai. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan Masiku baru bergabung dengan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2019. Pada tahun yang sama, ia maju sebagai calon anggota legislatif PDIP nomor 6 Dapil I, yang meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau.

Karier politik Masiku tidak terlalu moncer. Pemilu pertamanya sebagai anggota partai banteng bermoncong putih tersebut berujung kekalahan. Dikutip dari laman resmi KPU, Masiku berada di peringkat ke-6 dari delapan caleg yang dijagokan PDIP. Hasil rekapitulasi, Masiku mengantongi 5.878 suara.

Sebelum hijrah ke partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Masiku tercatat aktif sebagai anggota Partai Demokrat. Saat Pemilihan Presiden 2009, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menjadi anggota tim sukses kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono wilayah Sulawesi Tengah.

Pada 2011, Masiku menjadi tenaga ahli Komisi III DPR, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Maklum, sebelum berkecimpung di dunia politik, Masiku memang sempat berprofesi sebagai pengacara di beberapa tempat. Lalu ia pertama kali mencoba peruntungannya menjadi penghuni Senayan melalui daerah pemilihan Sulawesi Selatan III pada Pemilihan Umum 2014.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah mengatakan, pada Pemilu 2014, Masiku sempat bertandang ke kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Pria 49 tahun itu meninggalkan kesan buruk.

“Dia (Harun Masiku) ke saya, jual nama-nama orang penting yang dekat sama dia. Supaya dibantuin untuk kampanye. Itu saja kerjanya dia, menekan orang-orang dari koneksi yang dia punya,” ujarnya kepada detikX.

Masiku pun kemudian dihadapkan pada kekalahan telaknya. Dia menduduki perolehan suara ke-6 dari total 7 caleg Dapil Sulawesi Selatan. Masiku gagal di Partai Demokrat dan memutuskan pindah ke PDIP untuk melanjutkan ambisi politiknya.

Hingga saat ini, status Masiku masih menjadi buron. Teka-teki keberadaan Masiku belum terpecahkan meski red notice sudah diterbitkan oleh 194 negara anggota National Central Bureau (NCB) Interpol.

"Sudah beberapa negara merespons permintaan kami dan menyatakan bahwa subjek (Harun Masiku) belum ditemukan dalam data perlintasan di negara mereka," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana. (Tb)

 

INVESTIGASI: Harun Masiku dan Mata Rantai Dugaan Peran Elite PDIP yang Hilang

 

Sudah 19 bulan berlalu, keberadaan Harun Masiku masih menjadi teka-teki. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi buron karena lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebesar Rp 850 juta. Tujuannya agar ia lolos menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu di KPU.

Masiku merupakan saksi kunci penting. Dia menyimpan dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang disebut, menerima laporan perjalanan duit suap Masiku sebesar Rp 900 juta dari anak buahnya, Saeful Bahri. Begitu juga kader PDIP Donny Tri Istiqomah, yang diduga terlibat dalam kasus Masiku ini.

Pada 8 Januari 2020, KPK akhirnya menangkap Wahyu Setiawan. Dikutip dari beberapa sumber, setelah KPK berhasil menciduk Wahyu, Hasto diduga bersama Masiku. Hasto juga diduga menyuruh Masiku mencemplungkan telepon selulernya ke dalam air.

Saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada Kamis, 30 April 2020, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan pada aplikasi WhatsApp antara Saeful dan Hasto mengenai uang pemulus dari Masiku. “Ok sip,” jawab Hasto kepada Saeful atas laporan yang diterimanya.

Hasto berdalih tidak ingat percakapan tersebut. Dia bilang tidak tahu uang yang diterima oleh anak buahnya untuk menyuap Wahyu. “Ketika ada WA dari Saudara Terdakwa, saya hanya menjawab 'ok sip'. Artinya, saya membaca, tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut," katanya.

Dalam putusan Mahkamah Agung, majelis hakim memutuskan Masiku, Saeful, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, dan Wahyu terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Wahyu dibui 7 tahun penjara, Saeful divonis 7 tahun 8 bulan penjara, dan Agustiani diputus 4 tahun hukuman penjara.

Terjeratnya empat kader PDIP tersebut membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Hasto membentuk tim hukum khusus. Mereka langsung mendatangi anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. Poin yang mereka sampaikan ialah menuding KPK melanggar hukum karena menggeledah kantor DPP PDIP dan menyebar kabar keberadaan Masiku serta Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Koordinator tim hukum khusus itu, I Wayan Sudiarta, merasa partainya telah disudutkan. Sehari selang mendatangi KPK, mereka pun mendatangi Dewan Pers dan meminta media tetap menerapkan kode etik jurnalistik. Mereka mengancam akan melapor ke polisi jika menemukan unsur pidana dalam pemberitaan.

Masih pada hari yang sama, tim hukum itu juga menyambangi Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Mereka melaporkan rusaknya citra PDIP karena pemberitaan media massa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, surutnya isu Masiku juga menenggelamkan upaya manuver tim hukum PDIP.

Menjadi pertanyaan besar mengapa PDIP berkeras ingin memperjuangkan Harun Masiku, yang keanggotaannya masih seumur jagung. Kiprah Masiku di kalangan internal PDIP pun tidak cemerlang. Anggota PDIP Ahmad Basarah mengatakan alasannya adalah rahasia dapur. “Yang mengatur adalah Sekjen Partai,” ujarnya.

Sedangkan Hasto mengklaim partainya mendukung Masiku karena kepribadiannya yang bersih. "Dia (Harun Masiku) sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya," ujar Hasto saat sedang geladi resik Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

Baru setahun resmi bergabung dengan PDIP, Masiku sudah membuat gaduh kalangan internal partai. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan Masiku baru bergabung dengan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2019. Pada tahun yang sama, ia maju sebagai calon anggota legislatif PDIP nomor 6 Dapil I, yang meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau.

Karier politik Masiku tidak terlalu moncer. Pemilu pertamanya sebagai anggota partai banteng bermoncong putih tersebut berujung kekalahan. Dikutip dari laman resmi KPU, Masiku berada di peringkat ke-6 dari delapan caleg yang dijagokan PDIP. Hasil rekapitulasi, Masiku mengantongi 5.878 suara.

Sebelum hijrah ke partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Masiku tercatat aktif sebagai anggota Partai Demokrat. Saat Pemilihan Presiden 2009, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menjadi anggota tim sukses kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono wilayah Sulawesi Tengah.

Pada 2011, Masiku menjadi tenaga ahli Komisi III DPR, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Maklum, sebelum berkecimpung di dunia politik, Masiku memang sempat berprofesi sebagai pengacara di beberapa tempat. Lalu ia pertama kali mencoba peruntungannya menjadi penghuni Senayan melalui daerah pemilihan Sulawesi Selatan III pada Pemilihan Umum 2014.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah mengatakan, pada Pemilu 2014, Masiku sempat bertandang ke kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Pria 49 tahun itu meninggalkan kesan buruk.

“Dia (Harun Masiku) ke saya, jual nama-nama orang penting yang dekat sama dia. Supaya dibantuin untuk kampanye. Itu saja kerjanya dia, menekan orang-orang dari koneksi yang dia punya,” ujarnya kepada detikX.

Masiku pun kemudian dihadapkan pada kekalahan telaknya. Dia menduduki perolehan suara ke-6 dari total 7 caleg Dapil Sulawesi Selatan. Masiku gagal di Partai Demokrat dan memutuskan pindah ke PDIP untuk melanjutkan ambisi politiknya.

Hingga saat ini, status Masiku masih menjadi buron. Teka-teki keberadaan Masiku belum terpecahkan meski red notice sudah diterbitkan oleh 194 negara anggota National Central Bureau (NCB) Interpol.

"Sudah beberapa negara merespons permintaan kami dan menyatakan bahwa subjek (Harun Masiku) belum ditemukan dalam data perlintasan di negara mereka," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana.

sumber: https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211005/Masiku-dan-Mata-Rantai-Dugaan-Peran-Elite-PDIP-yang-Hilang/

Hasto: Pilkada momentum kepala daerah bantu warga terdampak COVID-19

Jakarta (-) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pilkada serentak 2020 adalah momentum bagi para calon kepala daerah menunjukkan komitmen dan pikirannya membantu masyarakat menghadapi pandemi covid-19.

“Pilkada juga momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi concern terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik,” kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema “Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19”, Jakarta, Minggu malam.

Menurut Hasto, pihaknya mendukung sikap Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi COVID-19.

Sebab bagi PDIP, lanjut dia, pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya.

Di sisi lain, harus diakui bahwa melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid adalah bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda.

“Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Sehingga pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mereka harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi.

“Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain,” ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.

Hasto mengatakan pandemi COVIDd-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Semua mengetahui Pemerintahan Jokowi terus mengambil langkah komprehensif sehingga negara hadir membantu rakyat.

Oleh karena itu, tambah dia, pilkada ini menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.

Baca juga: PDIP kembali umumkan pasangan calon Pilkada 2020 pada 11 Agustus

Sementara itu, Pengamat Politik dari Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa dirinya setuju jika pelaksanaan pilkada serentak memang bisa memiliki dampak baik terkait pembelanjaan domestik yang meningkat.

Namun di sisi lain, 63 persen responden dari survei Indikator Indonesia menunjukkan mereka masih berpikir pilkada harus ditunda.

Burhanuddin sendiri mengatakan pilkada masih memungkinkan dilaksanakan tahun ini, namun dengan sejumlah catatan.

Pertama, Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.

“Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya,” kata Burhanuddin.

Baca juga: Pakar politik: Pilkada Surabaya sebaiknya ada calon perempuan

Baca juga: KPK ingin Pilkada 2020 berjalan adil tanpa politik uang

Baca juga: Golkar fokuskan Sulawesi sebagai basis pemenangan wilayah timur

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © – 2020

source

Hetifah : Belajar Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Guru dan Murid

JAKARTA, TERCEPAT.id- Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta, keselamatan murid dan guru tetap menjadi prioritas. Terutama setelah keluar pengumuman revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang perluasan zona pembelajaran tatap muka.

“Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa,” ujar Hetifah lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8).

Ia mengatakan, perlu adanya aturan ketat bagi sekolah yang akan menerapkan belajar tatap muka. Agar kesehatan murid dan guru tetap terjaga.

“Jika perlu, adakan sidak-sidak untuk memantau berjalanannya dan berikan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat tapi sudah berani membuka,” ujar Hetifah.

Ia menekankan fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap diadakan. Khususnya, bagi orang tua yang memilih untuk tidak memberangkatkan anaknya ke sekolah.

“Misalnya, proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi. Jangan sampai yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi,” ujar Hetifah.

Menurutnya, opsi melaksanakan proses pembelajaran di  kelas atau tata muka menjadi opsi terakhir. “Pemerintah tidak mewajibkan, tapi membolehkan. Saya berharap kebijakan dari pemda, kepala sekolah, dan garda terakhir yaitu orang tua untuk mempertimbangkan masak-masak keputusan ini,” ujar Hetifah. (Rol/TC)

Presiden Jokowi Ajak Kader Gerindra Mengabdi untuk Indonesia Maju

JAKARTA, TERCEPAT.id- Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang diselenggarakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh kader Partai Gerindra mengabdi untuk Indonesia Maju.

“Saya mengajak seluruh kader Partai Gerindra mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk Indonesia maju, mengabdi untuk Indonesia raya,” kata Presiden dalam sambutannya secara virtual kepada Peserta KLB Gerindra, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Presiden pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini 215 negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi situasi ketidakpastian berupa krisis kesehatan dan juga sekaligus krisis ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kepala Negara menekankan tidak ada satupun negara yang siap dalam menghadapi krisis seperti ini.

“Bapak Prabowo dan seluruh kader yang saya bangga kan kita harus menyadari bahwa kemampuan kita bertahan dan keluar dari krisis pangan sangat tergantung pada perjuangan kita sendiri,” ujarnya.

Presiden mengajak seluruh kader Partai Gerindra dimana pun berada baik yang saat ini menjadi kepala daerah maupun di legislatif untuk tetap menempatkan kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas.

Di sisi lain Presiden menyampaikan bahwa ekonomi rakyat juga harus dibangkitkan.

KLB Gerindra digelar di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam KLB itu Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum. (Ant/TC)

 

Panglima TNI Tegaskan Covid-19 Harus Ditangani Secara Luar Biasa

JAKARTA, TERCEPAT.id- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pandemi Covid-19 harus ditangani secara luar biasa karena penyebarannya juga luar biasa.

Hadi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat dengan jajaran TNI yang membahas Evaluasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (7/8).

Dalam rapat evaluasi yang digelar secara virtual tersebut, Panglima TNI menjelaskan selama beberapa bulan ini, TNI bersama Polri telah melaksanakan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Menurut Hadi, operasi pendisiplinan awalnya dimulai di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Kemudian berkembang menjadi Operasi Pendisiplinan di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas di delapan provinsi.

“Operasi Pendisiplinan yang telah dilaksanakan bersifat dinamis menyesuaikan dinamika pandemi dan arahan dari Presiden Joko Widodo,” ucapnya dalam siaran pers.

Menurut Panglima TNI, perlu adanya evaluasi terhadap operasi yang sedang berjalan dan telah dilaksanakan agar TNI dapat melaksanakan operasi selanjutnya dengan lebih baik. “Sejak awal penanganan Covid-19, TNI menjadi tumpuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pendisiplinan. Oleh karena itu, TNI juga harus menjadi contoh pelaksanaan disiplin tersebut,” tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini.

Hadi berharap seluruh jajaran TNI selalu memperhatikan dan mewaspadai perkembangan yang terjadi seperti munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di perkantoran. Klaster baru tersebut telah meningkatkan angka kasus positif Covid-19. Untuk itu, TNI harus memastikan seluruh satuan, prajurit, dan PNS TNI melaksanakan protokol kesehatan secara baik, termasuk di lingkungan kantor satuan masing-masing. “Seluruh komandan/pimpinan di satuan bertanggung jawab akan hal tersebut,” kata Panglima TNI menegaskan.

Rapat evaluasi tersebut diikuti 86 peserta dari jajaran TNI, di antaranya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasad Letjen TNI Moch Fachruddin, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, para Asisten Panglima TNI dan Angkatan serta para Pangkotama dan Komandan Satuan Kewilayahan. (Ant/TC)

Innalilllahi Mantan Anggota DPR Reni Marlinawati Wafat

JAKARTA,TERCEPAT.id- Kabar duka datang dari keluarga besar  PPP, mantan anggota DPR-RI dari Fraksi PPP, Hj Reni Marlinawati meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, pada pukul 14.15 WIB, Jumat (7/8/2020).

“Innalilllahi wainna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Waketum DPP PPP Hj. Reni Marlinawati di RSCM, Jum”at (7/8) di RSCM pukul Meninggal pukul 14.15 WIB,” tulis Alifia Nadira, putrid sulung  Reni Marlinawati dalam pesan singkatnya.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga membenarkan kabar wafatnya mantan Anggota DPR-RI dari Fraksi PPP itu.

“Ya betul. Saya dapat info dari putri beliau,” kata Baidowi saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

Menurut Baidowi, Reni sempat dibawa ke RSCM.”Infonya serangan jantung. Tapi nunggu penjelasan resmi dari RSCM. Tadi infonya, sempat ke DPP mau rapat tapi kondisi drop sehingga langsung dibawa ke RSCM,” kata Baidowi.

Baidowi mengenang Reni sebagai tokoh PPP yang potensial dan baik. “Beliau adalah tokoh PPP yang potensial, orang baik, mudah bergaul, jaringan luas. Kami kehilangan salah satu kader terbaik,” ujarnya (Mutma)

 

Kasad kunjungi Serda Mugiyanto, sosok inspiratif dalam keterbatasan

JAKARTA, TERCEPAT.id- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengunjungi kediaman Serda Mugiyanto, sosok prajurit inspiratif yang sukses berkebun kelengkeng di Magelang, Jawa Tengah, di tengah keterbatasan fisiknya.

Serda Mugiyanto adalah seorang prajurit TNI AD yang sukses menjadi pengusaha kelengkeng di tengah keterbatasan fisiknya karena harus kehilangan salah satu kakinya akibat terkena ranjau darat saat bertugas di Ambon 1999.

“Awal mula terjun ke pertanian pada tahun 2004 kursus di Pusrehab Kemenhan. Setelah itu, diterjunkan ke lapangan dengan pulang ke satuan. Saya mulai mengaplikasikan untuk menanam berbagai tanaman buah,” kata Serda Mugiyanto, melalui siaran pers TNI AD, Jakarta, Kamis (6/8).

Setelah mencoba bertani berbagai macam buah, Mugiyanto mencari varietas yang paling unggul di Indonesia hingga menjatuhkan pilihan pada kelengkeng kateki dan sukses membudidayakannya di Kampung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sejak 2015.

Dalam kunjungan itu, Kasad didampingi istri, Hetty Andika Perkasa yang juga Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menyambangi kediaman Serda Mugiyanto sebelum berkeliling kebun kelengkeng.

Rombongan Kasad diajak berkeliling perkebunan untuk melihat hasil tanam anggota Babinsa Kodim 0705 Magelang itu.

Sejumlah warga sekitar juga ikut membantu membudidayakannya.

Andika pun menyempatkan berbincang dengan para pekerja dan masyarakat sekitar, termasuk bertemu dengan Muali, ayahanda Mugiyanto yang kebetulan sedang berada di rumah anaknya tersebut.

Muali, ayahanda Mugiyanto, pun mengakui anaknya sebagai sosok yang ulet dan disiplin, yang dari kecil memang bercita-cita sebagai prajurit TNI.

“Dia ini cita-cita memang jadi tentara. Dia daftar juga sendiri. Cuma minta sangu (uang saku). Kalau mintanya Rp10 ribu, ya, Rp10 ribu. Dikasih lebih enggak mau, pasti dikembalikan. Anaknya memang disiplin,” katanya.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa memberi arahan agar Mugiyanto melakukan kerja sama dengan institusi militer lain untuk mengolah beberapa lahan yang tidak produktif.

“Kalau Serda Mugiyanto dapat melakukan kerja sama, bisa membentuk ketahanan pangan. Artinya, dengan produktivitas lahan perkebunan, putaran ekonomi juga akan terjadi di kampung Borobudur sehingga masyarakatnya bisa memiliki penghasilan lebih,” katanya.⁣⁣⁣⁣

Kasad pun mengaku bangga atas pencapaian salah seorang prajurit yang memiliki keterbatasan fisik namun dapat menginspirasi.

Ia berharap seluruh prajurit TNI AD memiliki hati yang besar dan keinginan yang kuat untuk mencapai keberhasilan seperti Serda Mugiyanto.

“Kenaikan pangkat dari tamtama menjadi sersan dua ini tidak sia-sia. Yang lebih membuat bangga, dengan segala kekurangan, ternyata Serda Mugiyanto bisa menjadi lilin kecil di Borobudur,” kata Andika. (Ant/TC)