Hasto : PDIP Setuju Hapus Pasal Kristalisasi Pancasila dalam RUU HIP

JAKARTA, TERCEPAT.id- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya setuju untuk menghapus salah satu pasal terkait kristalisasi Pancasila dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).”Materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDIP setuju untuk dihapus,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan ke depankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” jelasnya.

Hasto menyatakan berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian akan bijak sekiranya semua pihak mengedepankan dialog.

“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila,” ujarnya.

PDIP pun mengedepankan aspek musyawarah dan mufakat dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Oleh sebab itu, PDIP sepakat untuk mencari solusi atas keberatan Pemerintah dan sejumlah pihak terhadap sejumlah isu. Yakni soal ciri pokok Pancasila dan penambahan ketentuan menimbang menyangkut larangan komunisme/marxisme, kapitalisme/liberalisme, serta khilafahisme.

PDIP menilai ada upaya memecah belah kekuatan bangsa dalam konteks RUU HIP. Di era kolonial, politik becah belah disebut “devide et impera”.

Padahal, Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang, negara pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan yang diwujudkan dalam spirit Konferensi Asia Afrika 1955.

“Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera,” kata Hasto.

Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU HIP, sikap PDIP adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. (Ant/TC)

 

Hasto Tegaskan PDIP Dukung Kebijakan New Normal Ala Jokowi

JAKARTA, TERCEPAT.id- Meski menuai kritis sejumlah kalangan, Pemerintah terus bergerak menyiapkan protokol dalam menghadapi tatanan hidup normal baru (new normal).  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pro Pemerintah, mendukung sepenuhnya kebijakan new normal tersebut.

“Sebagai partai pengusung utama Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf tentu saja sikap politik kami mendukung terhadap langkah-langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kehidupan bangsa dan masyarakat sebagai the new normal,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring, Rabu (27/5).

Menurutnya melalui kebijakan tersebut pemerintah terus berupaya mengedepankan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu segala upaya dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Seluruh kader PDIP terus menggelorakan semangat gotong royong, tentu saja berskala besar. Kesadaran untuk hidup sehat dan bersih menjadi bagian dari nafas kehidupan kita sehari-hari. Kami percayakan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi didedikasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Menurutnya aktifitas masyarakat di masa new normal nantinya tidak akan  bisa dilakukan seperti sebelumnya dan akan mengalami penyesuaian. Oleh karena itu ia berpandangan yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun kesadaran hidup disiplin dan meningkatkan sistem imunitas tubuh  dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Tapi kita juga menyadari ada batasan yang sesuai dengan kemampuan kita karena rakyat tetap harus mendapat kepastian penghidupan yang layak. Ini seluruh protokol dan kebijakan sedang digodok dan dipersiapkan sebaiknya oleh pemerintah,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Djarot mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  telah menginstruksikan kepada seluruh kader baik di strtukral maupun legislatif dan eksekutif untuk melakukan gotong royong berskala besar untuk mengantisipasi covid19.

“Disampaikan juga bahwa dalam menghadapi covid19 ini adalah disiplin. Berdisiplin untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini harus dilakukan secara serentak kalau mau secara cepat ke zaman normal lg sebelum ada covid19 ini,” ungkapnya. (Rol/TC)

PDIP: Damai dengan Covid tak Berarti Negara Gagal

KUPANG, TERCEPAT.id- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema, menilai ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar “berdamai” dengan Covid-19 bukan berarti negara gagal, menyerah kalah, takluk tak berdaya, atau bersikap abai terhadap bahaya pandemi Covid-19.

Menurut dia, “berdamai” dalam konteks ini mesti dimengerti sebagai upaya melakukan berbagai tindakan penyesuaian, menjalankan adaptasi baru dalam seluruh aspek kehidupan manusia terhadap Covid-19.

“Sebelum ditemukan vaksin penyembuh dan selama pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman maka logis pilihan kebijakannya adalah ‘berdamai’ dengan keadaan,” kata Yohanis Fransiskus Lema melalui aplikasi Whatsapp, Ahad (24/5), menanggapi pernyataan Presiden Jokowi.

“Untuk itu, diperkenalkan istilah new normal,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu menambahkan.

Menurut dia, World Health Organization (WHO) memperkirakan Covid-19 tidak akan hilang dan bisa jadi keberadaannya terus ada dalam kehidupan manusia. Pada sisi lain, kehidupan harus terus berjalan.

Namun, karena ancaman Covid-19, berbagai penyesuaian baru dibutuhkan. Manusia harus bisa melakukan adaptasi secara cepat agar mampu menjaga dirinya dari ancaman Covid-19, sekaligus tetap menjalankan aktivitas kehidupannya.

Karena itu, sambil menunggu ditemukan vaksin penyembuh, manusia harus cepat melakukan adaptasi untuk bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Bentuk penyesuaiannya adalah menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ekstraketat, seperti melakukan physical distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Artinya, “berdamai” dengan Covid-19 mestinya dimaknai sebagai perubahan fundamental dalam pola pikir maupun perilaku aktivitas sehari-hari agar terhindar dari ancaman mematikan virus corona jenis baru.

Saat vaksin penyembuhnya belum ditemukan, hidup berdamai dan berdampingan dengan Covid-19 adalah pilihan logis yang bisa dilakukan. Tujuannya, menurut ia, agar aktivitas kehidupan atau ekonomi kembali berjalan, tetapi tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan secara super ketat. “Virus itu sulit untuk dihilangkan. Tinggal kita sebagai manusia menalar menggunakan logika untuk menyesuaikan diri, untuk ‘berdamai’,” ujarnya. (Rol/TC)

Naikan Iuran BPJS, Pengamat : Jokowi Sudah Tidak Berada Dalam Kontrol PDIP

JAKARTA, TERCEPAT.id – Presiden Jokowi dianggap sudah tak sejalan lagi dengan perjuangan partainya, yakni PDI Perjuangan yang pro terhadap masyarakat kecil. Hal ini buntut dinaikannya iuran BPJS. Jokowi pun menuai kritik dari beberapa kader PDIP.

“Reaksi PDIP bisa jadi tanda penting bahwa kebijakan presiden sudah di luar batas toleran, bahkan di kalangan kader separtainya sekalipun,”kata Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, Minggu (17/5/2020).

Dedi menilai, kritik terhadap Jokowi itu disebabkan para kader melihat mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah tidak dalam kontrol PDIP.

“Kader PDIP melihat presiden sudah tidak berada dalam kontrol PDIP, bisa saja ada tokoh di luar Megawati (ketua umum PDIP) yang lebih mendominasi presiden,” kata Dedi.

Selain itu, menurutnya, PDIP mengkhwatirkan kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat kecil bisa menimbulkan ketidakpedulian masyarakat kecil terhadap partai besutan Megawati Soekarno Putri itu.

“Mengingat waktu mendekati ada pilkada dan ke depan ada Pilpres 2024. Jangan sampai kebijakan presiden dijadikan tolok ukur kepemimpinan PDIP,” pungkas Dedi.

Sementara itu, pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, kritik kenaikan BPJS oleh sejumlah kader PDIP hanya berusaha memperbaik citra partai tersebut. Ia mengatakan, meski kritik datang dari partai sendiri Jokowi tetap tak merubah kebijakannya itu.

“Itu hanya agar terlihat peduli seolah-olah prihatin atas nasib wong cilik. Ini soal memanfaatkan momentum saja. Agar ‘predikat’ partai wong cilik bisa terselamatkan. Dan momentum agar PDIP tak ikut-ikut disalahkan oleh rakyat,” kata Ujang. [RG]