Wakil Ketua DPR Minta Arus Mudik Idul Adha Diperketat

JAKARTA, TERCEPAT.id- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar pelaksanaan arus mudik Idul Adha tahun ini diperketat.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkait lima provinsi asal dan tujuan mudik yang menjadi penyumbang Covid-19 terbesar, di kanal Youtube BNPB, Kamis (30/7).

“Kita makanya minta untuk protokol Covid-19 di era mudik ini, arus mudik supaya diperketat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Namun demikian, di masa pandemi ini dia juga mengaku telah mengecek dan mendapat informasi di beberapa dapil yang menjadi tujuan mudik bahwa arus mudik Idul Adha tahun ini tidak sepadat seperti tahun sebelumnya. Ia menilai ada banyak pertimbangan masyarakat yang menyebabkan arus mudik tidak sepadat sebelum Covid-19.

“Jadi memang yang mudik memang menimbang-nimbang masalah kesehatan, juga menimbang-nimbang soal masalah ekonomi yang agak berat, sehingga kemauan atau keinginan untuk mudik itu juga berkurang,” tuturnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga berpesan, meskipun tidak ada larangan mudik, namun ia mengimbau agar masyarakat yang mudik tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk mengawasi ketat arus mudik Idul Adha. 

Sebelumnya Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan lima provinsi jadi penyumbang terbesar Covid-19 pada 29 Juli 2020 kemarin. Wiku menyebut secara kebetulan ke lima daerah tersebut merupakan daerah yang menjadi asal dan tujuan mudik. 

“Kami ingin menyampaikan update perkembangan kasus harian COVID-19, terutama pada provinsi yang menyumbang kasus cukup besar dan ini ada kaitannya dengan aktivitas mudik yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia pada hari Lebaran, termasuk perayaan Idul Adha,” kata Wiku.

Kelima provinsi tersebut – lain DKI Jakarta dengan jumlah kasus 577, Jawa Timur 359 kasus, Jawa Tengah sebanyak 313 kasus. Kemudian Sumatera Utara dengan 241 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 128 kasus. “Ini adalah daerah-daerah yang kebetulan juga daerah-daerah tujuan mudik, dan ini adalah kasus dalam satu hari,” ujarnya.

Wiku mengimbau agar masyarakat yang hendak mudik untuk mempertimbangkan kembali melakukan perjalanan mudik di Idul Adha kali ini.  Ia berharap imbauan tersebut bisa menjadi perhatian masyarakat. 

“Jadi perlu menjadi perhatian saudara sekalian dalam rangka menjalankan ibadah perayaan Idul Adha, terutama yang akan melakukan mudik mohon dipertimbangkan dan dihindari apabila tidak terlalu perlu, karena penyumbang kasus besar adalah daerah-daerah tujuan dan asal mudik,” imbaunya. (Rol/TC)

KPU Siapkan Skema Jika Penyelenggara Positif Covid-19

JAKARTA, TERCEPAT.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 jika ada penyelenggara tingkat ad hoc atau yang berinteraksi langsung dengan masyarakat positif terkena Covid-19. Skema disiapkan sebagai bentuk antisipasi KPU.

“Kalau ada PPS yang terkena Covid-19 pada satu desa/kelurahan namun tidak seluruhnya terpapar, sebagian yang sehat bisa meneruskan kerja anggota yang positif Covid-19,” Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat (10/7).

“Kami cek apakah ada atau tidak berkumpul (yang sehat dengan yang positif Covid-19 di satu desa/kelurahan)? Kalau tidak ada berkumpul, tidak menjadi masalah, tugas-tugas bisa dilanjutkan oleh yang sehat. Yang positif COVID-19 diobati sampai sembuh.”

Namun, jika di satu desa/kelurahan semua petugas pemungutan suaranya (PPS) positif terkena Covid-19 atau seluruh kelompok PPS terpapar dan tidak bisa melanjutkan kerja-kerja penyelenggaraan, menurut Arief, penyelenggara di tingkat atasnya yang akan menggantikan kerja PPS.

“Kerja PPS diambil alih oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya,” katanya menegaskan.

KPU akan memberlakukan standar protokol kesehatan lanjutan jika ada kasus Covid-19 dari penyelenggara. Ia menyebutkan beberapa protokol kesehatan tersebut, yakni mengarantina penyelenggara yang terinfeksi  memastikan kemungkinan penyebaran agar tidak meluas atau memastikan penyelenggara lain tidak terpapar dengan melakukan tes Covid-19.

Berikutnya, mensterilkan area kerja penyelenggara positif atau yang terpapar dengan menyemprotkan disinfektan. “KPU RI telah mengirimkan perintah yang isinya terkait dengan persoalan anggaran dan protokol kesehatan lewat surat edaran dan petunjuk teknis ke KPU daerah,” ujarnya. (Ant/TC)

Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong Bantah Hanya Cari Kesalahan

REJANG LEBONG, TERCEPAT.id-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu membantah Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 yang dibentuk hanya untuk mencari kesalahan.

“Saya jelaskan keberadaan Pansus COVID-19 ini bukan untuk mencari-cari kesalahan. Pansus ini dibentuk untuk pengawasan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tepat sasaran,” kata Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, di Rejang Lebong, Senin.

Dia menambahkan, pembentukan Pansus COVID-19 tersebut bukan untuk mengadili organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola anggaran refocusing Kabupaten Rejang Lebong yang nilainya mencapai Rp100,4 miliar tersebut, namun untuk mencegah disalahgunakan.

Selain itu, sejumlah OPD yang dipanggil oleh Pansus COVID-19 itu, juga untuk mengetahui pokok pikiran anggota dewan yang sebelumnya diusulkan dalam sejumlah kegiatan pembangunan melalui beberapa OPD yang anggarannya dilakukan pergeseran dan dialihkan untuk penanganan virus mematikan itu.

Hingga sepekan pembentukan Pansus COVID-19, sejumlah OPD telah memenuhi panggilan pansus ini, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rejang Lebong. Hasilnya, diketahui anggaran penanganan COVID-19 mayoritas berasal dari pemangkasan kegiatan di dinas tersebut.

“Anggaran PU yang ada di dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp127 miliar, saat ini setelah dilakukan pemotongan untuk anggaran COVID-19 sebesar Rp87 miliar, dan tersisa Rp40 miliar,” kata Kadis PUPR Yusran Fauzi.

Sejauh ini pihaknya, kata dia lagi, belum mengetahui kegiatan mana saja yang anggarannya dilakukan pergeseran karena belum menerima salinannya dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Rejang Lebong.

Anggaran yang dialihkan ini, ujar dia, bersumber dari empat sumber anggaran yakni dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp40 miliar, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 25 miliar, kemudian dana insentif daerah (DID) senilai Rp19 miliar digeser ke Dinas Kesehatan, serta dana alokasi umum (DAU) dipotong sebesar 35 persen..

Sedangkan anggaran COVID-19 yang mereka kelola mencapai Rp20 miliar yang dialokasi untuk kegiatan fisik penyelesaian bangunan rumah sakit PMI, penyiapan lahan TPU khusus di Desa Lubuk Ubar, kemudian lanjutan pembangunan di RSUD Curup di Jalur Dua berupa pembangunan ruang isolasi, rumah paramedis, sumur bor, drainase dan jalan lingkungan. (Ant/TC)

Fahira Idris : Pembukaan Sekolah Sangat Berisiko Sebelum Wabah Dikendalikan

JAKARTA, TERCEPAT.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga pemerhati pendidikan dan anak Fahira Idris menegaskan apapun skenario pembukaan sekolah tidak akan efektif dan tetap berisiko selama wabah ini belum bisa dikendalikan.

Sekolah dan aktivitas belajar mengajar yang dirancang sebagai medium membangun komunikasi tidak akan berjalan efektif jika tetap dipaksa dilakukan di tengah pandemi yang belum terkendali saat ini.

“Untuk pembukaan sekolah, saya sangat memohon kepada semua para pengambil kebijakan untuk benar-benar memikirkan secara matang,” pinta senator asal DKI Jakarta dalam pesan singkatnya, Jumat (29/5).

Fahira juga menegaskan, selama penyebaran virus ini belum bisa kita kendalikan dan suasana belum kondusif dan aman, jangan coba-coba membuka kembali aktivitas belajar di sekolah. Menurutnya, risikonya terlalu besar dan dikhawatirkan membuat kerja keras menanggulangi Covid-19 akan semakin berat.

Selain faktor keamanan dan kondusifitas, faktor psikologis dan kesiapan orang tua dan siswa juga perlu menjadi perhatian sebelum sekolah di buka. “Selama masa penanggulangan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir tiga bulan ini hampir semua lapisan masyarakat mengalami dampak ekonomi serius terutama masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Fahira seperti dikutip Terkini.com dari Republika.

Fahira mengatakan, bagi orang tua yang anaknya tahun ini naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, atau SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK tentunya harus menyiapkan banyak hal. Namun, kata Fahira, itu tidak mudah dilakukan di tengah pandemi masih berlangsung. Kondisi-kondisi seperti ini tentu berpengaruh kepada faktor psikologis orang tua dan siswa.

Fahira mengatakan, jika pun nanti kondisi sudah benar-benar aman, bagi Fahira, harus ada prakondisi dan jeda waktu bagi orang tua, siswa, guru, dan sekolah untuk bersiap kembali ke sekolah.

Prakondisi ini penting sebagai tahapan pemulihan bagi semuanya agar siap terutama secara ekonomi dan psikologis menjalani kehidupan baru yang tidak sepenuhnya normal (new normal) seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

“Selama vaksin belum ditemukan dan didistribusikan secara merata, maka kehidupan kita tidak akan pernah normal kembali seperti sebelum pandemi ini datang,” kata Fahira.

Jadi, sambung Fahira, walaupun nanti kondisi sudah aman karena transmisi virus dapat dikendalikan, sekolah belum bisa langsung dibuka begitu saja. Selain harus menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang ketat, semuanya, terlebih anak-anak kita dan sekolah harus diberi waktu untuk mempersiapkan diri memulai kembali aktivitas belajar mengajar.  (Rol/TC)

Halal Bihalal di Tengah Pandemi, Golkar Tegaskan Ikut Menjaga Protokol Normal Baru

JAKARTA, TERCEPAT.id – Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, DPP Partai Golkar, Jumat (29/05/2020) menggelar acara Halal bi Halal secara Virtual. Acara ini diikuti oleh jajaran petinggi partai beringin di pusat dan daerah dari kediaman masing-masing.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, berharap pada bulan Syawal ini menjadi momentum bagi kader Partai Golkar untuk meningkatkan kinerja dan kerja lebih keras, lebih produktif dalam menjalankan ideologi Partai Golkar, karya dan kekaryaan.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan sebelum ditemukan vaksin Covid, kita mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan normal baru atau new normal. Dimana masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid secara ketat agar tetap terhindar dari penularan virus tersebut,” ujar Airlangga.

Airlangga mengharapkan seluruh kader Partai Golkar dan seluruh Ketua DPD Partai Golkar agar ikut menjaga protokol new normal ini agar bisa menyelesaikan dua hal. “Pertama memutus mata rantai covid, kedua menurunkan mata rantai terjadinya kenaikan PHK. Jadi memutus pandemi kesehatan dan menjaga pandemi jangan sampai terjadi banyak PHK,” kata Airlangga.

Selanjutnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dalam sambutannya mengingatkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. “Kita harus menyadari banyak orang yang lebih sulit dari pada kita. Saya mengharapkan seluruh kader Partai Golkar, kiranya bisa ikut memberi saran dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mengatasi kesulitan ini,” ujar ARB.

“Saya berharap Partai Golkar menjadi institusi perekat, dari kesatuan dan persatuan bangsa. Kita bersama pemerintah juga menjalankan protokol kesehatan meski bekerja seperti biasa,” kata Abu Rizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Sementara Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar Golkar menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan. “Tantangan Golkar di depan itu banyak, seperti Pilkada 9 Desember 2020. Ini suatu evaluasi pembinaan kita ke bawah. Ayo kita kerja keras di tengah Covid-19 ini,” kata Luhut.

Selain itu Luhut meminta agar Golkar juga peduli terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya.
Pada akhir sambutannya Luhut meminta agar roda organisasi Golkar berjalan baik.

“Saya ingin Golkar ini hebat, paten! Saya tidak ingin lihat Golkar ini aneh-aneh. Kita dukung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Saya harap pak Airlangga juga memimpin dengan hati,” pungkas Luhut.

Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar meminta agar Golkar kembali bisa menjadi partai pemenang. “Kita pernah menjadi pemenang, maka lakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah dan soliditas kita jaga. Suara Golkar adalah suara rakyat, Insya Allah kita bisa menjadi pemenang,” kata Akbar Tanjung.

Lain halnya dengan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang berharap kepada Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian agar pekan depan sudah mulai melakukan percepatan recovery perekonomian.

“Kami berharap, khususnya golongan ekonomi lemah perlu pertolongan tangan-tangan negara. Utamanya para pelaku usaha UMKM dan juga pekerja-pekerja UMKM, agar ekonomi sektor riil benar-benar bergerak, karena dapat menyerap tenaga kerja dan mendongkrak daya beli rakyat,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yang juga menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung kebijakan Ketua Umum Golkar

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, juga meminta jajaran Golkar untuk bersatu menghadapi masa percobaan seperti saat ini. “Terlebih karena ketua umum kita Pak Airlangga Hartarto memiliki tugas yang cukup berat. Sudah sepantasnya, kita semua jajaran pengurus Partai Golkar untuk ikut Bersatu, menghilangkan semua perbedaan-perbedaan,” kata Hatta.

Jakarta Terkini : Anies Tegaskan Kedisplinan Warga Jadi Penentu Transisi New Normal

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo meninjau kondisi Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Kedatangan Presiden tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB,” ungkap Presiden Jokowi usai meninjau stasiun.

Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, kedisiplinan masyarakat terhadap aturan ini merupakan penentu terhadap masa normal baru. “Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak sebenarnya bukan pemerintah atau para ahli yang menentukan, adalah perilaku masyarakat di wilayah PSBB. Bila masyarakat memilih taat, maka PSBB bisa berakhir. Bila tidak, ya terpaksa PSBB harus diperpanjang,” lanjutnya.

Lebih lanjut Anies berharap agar masa PSBB kali ini merupakan perpanjangan yang terakhir dan masyarakat siap menjalani kehidupan normal baru dengan tetap mematuhi protokol kegiatan yang telah ditetapkan. “Mudah-mudahan tanggal 4 Juni nanti menjadi masa akhir PSBB. Lalu kita bisa mulai transisi normal baru. Nanti akan kita umumkan protokol-protokol di setiap sektor, dari mulai protokol kegiatan perekonomian, peribadatan, sosial, budaya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan baru kita sambil mencegah penularan COVID,” paparnya.

Sementara itu, penegakan kedisiplinan dalam masa-masa kritis PSBB ini membutuhkan kerja sama dengan aparat TNI dan Polri. Menurut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, pihaknya bersama jajaran Polri telah menyiagakan seluruh personil untuk membantu penegakan aturan PSBB.

“Rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini obyeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat. Kemudian mall, pasar rakyat, tempat pariwisata. Dari data yang ada, ada 1.800 obyek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama, kita laksanakan secara serentak di 4 wilayahx yaitu DKI Jakarta khususnya di Bundaran HI, wilayah Bekasi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo,” terangnya.(Wan)

Bekasi Terkini : Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Menuju Tatanan Normal Baru di Bekasi

BEKASI, TERCEPAT.id- Presiden Joko Widodo kembali meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik pada Selasa, 26 Mei 2020. Jika tadi pagi Kepala Negara meninjau Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Bundaran HI, maka siang ini Presiden meninjau salah satu pusat niaga di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Pada siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru,” kata Presiden dalam keterangan persnya yang diterima Terkini.com.

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tatanan baru tersebut, Presiden mengatakan, TNI dan Polri akan diterjunkan di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa tetap produktif sekaligus aman dari ancaman Covid-19. Presiden menyebut bahwa dalam menuju tatanan baru tersebut, pemerintah juga melihat angka-angka dan fakta-fakta di lapangan.

“Angka-angka bagaimana kurva R0 (R-naught)-nya, seperti di Bekasi ini sudah di bawah satu, sudah bagus. Kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat di Bekasi khususnya terus ditekan agar terus R0-nya bisa di bawah satu,” jelasnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan dan memastikan agar protokol kesehatan dijalankan, TNI dan Polri akan mengingatkan hal-hal seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Mulai hari ini, TNI dan Polri telah menggelar pasukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

“Ini yang ingin kita pastikan sehingga pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan di Gorontalo. Di kota-kota ada 25, di Surabaya, di Malang, dan lain-lainnya,” imbuhnya.

Presiden pun berharap kesadaran dan kedisiplinan yang kuat di masyarakat akan muncul sehingga R0-nya bisa terus ditekan hingga di bawah angka satu. Penerapan prosedur standar tatanan baru sendiri akan dilihat dalam satu minggu ke depan untuk kemudian dievaluasi.

“Kita ingin, sekali lagi, bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat sehingga R0-nya terus bisa kita tekan di bawah satu. Ini akan kita lihat dalam satu minggu ini dampaknya seperti apa kemudian akan kita lebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota yang lainnya apabila memang itu dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan karena kita telah menurunkan TNI dan Polri di tempat-tempat keramaian di provinsi, kabupaten, maupun kota,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Wan)

PDIP: Damai dengan Covid tak Berarti Negara Gagal

KUPANG, TERCEPAT.id- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema, menilai ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar “berdamai” dengan Covid-19 bukan berarti negara gagal, menyerah kalah, takluk tak berdaya, atau bersikap abai terhadap bahaya pandemi Covid-19.

Menurut dia, “berdamai” dalam konteks ini mesti dimengerti sebagai upaya melakukan berbagai tindakan penyesuaian, menjalankan adaptasi baru dalam seluruh aspek kehidupan manusia terhadap Covid-19.

“Sebelum ditemukan vaksin penyembuh dan selama pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman maka logis pilihan kebijakannya adalah ‘berdamai’ dengan keadaan,” kata Yohanis Fransiskus Lema melalui aplikasi Whatsapp, Ahad (24/5), menanggapi pernyataan Presiden Jokowi.

“Untuk itu, diperkenalkan istilah new normal,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu menambahkan.

Menurut dia, World Health Organization (WHO) memperkirakan Covid-19 tidak akan hilang dan bisa jadi keberadaannya terus ada dalam kehidupan manusia. Pada sisi lain, kehidupan harus terus berjalan.

Namun, karena ancaman Covid-19, berbagai penyesuaian baru dibutuhkan. Manusia harus bisa melakukan adaptasi secara cepat agar mampu menjaga dirinya dari ancaman Covid-19, sekaligus tetap menjalankan aktivitas kehidupannya.

Karena itu, sambil menunggu ditemukan vaksin penyembuh, manusia harus cepat melakukan adaptasi untuk bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Bentuk penyesuaiannya adalah menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ekstraketat, seperti melakukan physical distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Artinya, “berdamai” dengan Covid-19 mestinya dimaknai sebagai perubahan fundamental dalam pola pikir maupun perilaku aktivitas sehari-hari agar terhindar dari ancaman mematikan virus corona jenis baru.

Saat vaksin penyembuhnya belum ditemukan, hidup berdamai dan berdampingan dengan Covid-19 adalah pilihan logis yang bisa dilakukan. Tujuannya, menurut ia, agar aktivitas kehidupan atau ekonomi kembali berjalan, tetapi tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan secara super ketat. “Virus itu sulit untuk dihilangkan. Tinggal kita sebagai manusia menalar menggunakan logika untuk menyesuaikan diri, untuk ‘berdamai’,” ujarnya. (Rol/TC)

Melki Laka Lena : Pemerintah Perlu Buat Protokol Kesehatan Lebih Detail

JAKARTA, TERCEPAT.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah perlu segera membuat protokol kesehatan yang lebih detail.

Selain itu, pemerintah juga diminta berupaya meningkatkan kepatuhan warga untuk menjalankan protokol yang dibuat selama virus corona jenis baru (Covid-19) belum dapat dikendalikan.

“Selain catatan dari WHO untuk melakukan relaksasi kebijakan pengendalian Covid-19, hal penting lain yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah adalah terkait pembuatan protokol kesehatan yang lebih detail, dan tingkat kepatuhan warga untuk menjalankan protokol yang dibuat,” kata Melki Laka Lena, Senin (25/5).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan catatan WHO maupun para ahli virus di dunia dan Indonesia bahwa virus Covid-19 belum bisa dikendalikan. Selain itu, menurut dia, hal itu agar masyarakat bisa hidup berdamai dengan Covid-19 sehingga aktivitas kehidupan bisa berjalan seperti biasa. Menurut dia, perlu pembuatan protokol untuk mengatur semua aktivitas kehidupan di tengah masyarakat, seperti pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan beribadah.

“Bagaimana protokol kesehatan di dunia pendidikan dari PAUD sampai kampus, tempat kerja, baik kantor atau pabrik, atau di tengah masyarakat, transportasi darat, laut, udara, bagaimana beribadah, di mal atau pasar, dan aktivitas lainnya,” katanya.

Protokol ini harus dibuat secara detail dan jelas. Hal ini juga mesti dikampanyekan tokoh masyarakat menggunakan berbagai media elektronik, cetak, ataupun daring secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol yang dibuat dibangun secara ketat dan disiplin.

“Masyarakat dipandu untuk mengikuti protokol kesehatan yang detail dan jelas. Harus tegas dan disiplin sehingga aturan baru berbagai aspek kehidupan bisa berjalan sekaligus bisa mencegah penularan Covid-19 saat warga beraktivitas,” katanya menjelaskan.

Mengenai pengawasan, dia mengatakan, pelaksanaan dan evaluasi protokol kesehatan di berbagai aspek dapat dipantau secara ketat. “Dengan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus, niscaya membantu cara pandang dan perilaku masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 seperti penyakit lain; TBC, DBD, malaria, HIV-AIDS,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu. (Rol/TC)

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani: Makna Idul Fitri Tak Hilang Saat Pandemi

JAKARTA, TERCEPAT.id- Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, perayaan Idul Fitri 1441 H akan terasa berbeda di tengah pandemi virus Covid-19. Namun, menurutnya, makna dari Lebaran tak akan hilang meski jarak memisahkan untuk saling mendoakan dan memaafkan.

“Saya berharap meskipun physical distancing, social distancing, kita tidak akan kehilangan makna dari Idul Fitri itu sendiri,” ujar Muzani, Sabtu (23/5).

Ia menyadari, masyarakat Indonesia akan merasa sulit merayakan Idul Fitri saat pandemi seperti ini. Tradisi mengunjungi sanak saudara, tetangga, dan kerabat pun tak bisa dilaksanakan tahun ini.

Kendati demikian, Muzani mengingatkan bahwa Idul Fitri adalah momen yang baik untuk saling memaafkan antarumat manusia. Membuka pintu maaf merupakan makna tertinggi dari hari merdeka umat Islam ini.

“Tanpa perlu orang, sahabat, kawan-kawan, saudara-saudara kita memohon maaf-meminta maaf, kita harus memberi maaf kepada mereka. Itulah permaafan sejatinya. Memberi maaf tanpa perlu meminta maaf,” ujar Muzani.

Sikap saling tolong-menolong juga menjadi hal yang ditekankannya saat Idul Fitri. Karena bantuan sebesar apapun akan sangat bermanfaat bagi sesama manusia di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Kita harus bersedekah, saling berbagi-bahu membahu kepada sesama sebagai bentuk solidaritas dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Karena itu, kita harus tetap menjaga nilai-nilai kefitrian,” ujar Muzani.

Tak lupa, ia mengimbau masyarakat untuk menaati anjuran pemerintah selama Idul Fitri. Sebab dari situ, harapannya penularan virus Covid-19 di Indonesia dapat segera menurun signifikan.

“Penting menumbuhkan rasa gotong royong, menjadi energi positif bagi bangsa. Dan semangat baru dalam menghadapi pandemi covid-19,” ujar sekretaris jenderal Partai Gerindra itu. (Rol/TC)

Meski Musim Corona, Pengamat Sarankan Pilkada Tetap Dilaksanakan Tahun Ini

JAKARTA, TERCEPAT.id- Akibat pandemi Covid-19, hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tertunda dari awalnya bulan September menjadi Desember 2020. Namun meski pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat tapi beberapa pihak menyarankan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada Desember 2020.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, meskipun pandemi belum berakhir pemerintah harus tetap melaksanakan Pilkada di tahun 2020. Ia menilai penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan Pilkada di tengah wabah.

“Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah, KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali, kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan” terang Dedi dalam pesan singkatnya, Kamis (21/5).

Pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020. Alternatif itu bisa berupa tatalaksana di masa pandemi agar tetap berjalan. Sebab bagaimanapun Pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan.

Menurut Dedi, proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi. “Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa,” tambahnya.

Dalam analisanya, menurut Dedi, menunda Pilkada terlalu lama beresiko pada politik anggaran. Ia khawatir  jika negara harus menambah biaya Pilkada hanya karena penundaan, juga terkait proses regenerasi politik. Mengingat anggaran adalah hal paling sensitif, apa yang sudah disiapkan pada tahun ini.

“Bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil, sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa. Hal penting lainnya, proses regenarasi yang terhambat,” tutupnya. (Rol/TC)

Muhammadiyah Tolak RUU Cipta Kerja, Busyro : RUU Ini Berwatak Represif

JAKARTA, TERCEPAT.id- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dan DPR-RI tidak lagi membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) dan menyarankan parlemen seharusnya fokus untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 ketimbang RUU tersebut.

“Seolah DPR tidak peduli terhadap kondisi sulit yang sedang dihadapi masyarakat terdampak pandemi serta perjuangan para dokter dan tenaga medis yang berjuang mempertaruhkan nyawa menyelamatkan pasien yang terinfeksi,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas di Jakarta, Kamis (21/5).

Dia mengatakan, Muhammadiyah menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU Cipta Kerja, RUU Minerba yang telah menjadi UU, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Pelibatan TNI. Dia mengatakan, penolakan dilakukan karena RUU itu bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konsitusi NKRI.

Busyro mengatakan, Muhammadiyah berpandangan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja tidak transparan, tidak demokratis dan tidak melibatkan partisipasi publik. Terutama kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.

Menurut Muhammadiyah, RUU Cipta Kerja berbahaya karena tanpa batas dalam hal perizinan. Padahal, setiap perizinan mempunyai landasan filosofi yang berbeda-beda. Menurut Busyro, RUU Cipta Kerja terlalu memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat.

Hal itu bertentangan dengan asas desentralisasi. RUU, sambungnya, juga mengabaikan sanksi administratif. Dia melanjutkan, RUU Cipta Kerja lebih memberikan keistimewaan kepada dunia investasi tanpa memperhatikan aspek kepentingan sosial yang lebih luas.

Misalnya, kata dia, masalah perlindungan hutan dan lingkungan. RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak memperhatikan aspek nilai etik lingkungan dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara lebih luas. “Secara substansi, RUU ini berwatak represif dan cenderung melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” tegasnya.

Muhammdiyah juga membeberkan sejumlah masalah lain dalam RUU Cipta Kerja seperti tidak menyelesaikan tumpang tindih terkait konsesi pertambangan dengan kawasan hutan. RUU juga dinilai mempermudah perampasan tanah dan penggusuran bagi kepentingan infrastruktur dan bisnis.

Berdasarkan kajian Muhammadiyah, RUU Cipta Kerja dibuat untuk memperbesar peluang masuknya investasi ke dalam negeri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, RUU itu justru lebih dirasakan sebagai ancaman bagi buruh karena regulasi yang terlalu berpihak dan memanjakan pelaku bisnis.

“Di sisi lain perlindungan dan kesejahteraan buruh terasa diabaikan. Upah minimum, pesangon dan jaminan sosial yang dikurangi kualitasnya bahkan berpotensi hilang ketika praktik kerja kontrak dan outsourcing di perluas seluas-luasnya,” katanya.

PP Muhammdiyah berharap agar ada pengertian dari pemerintah dan DPR untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja. (Rol/TC)

Dukung PSSB, Ini Regulasi PT KAI Bagi Calon Penumpang Kereta Api

JAKARTA, TERCEPAT.id- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero memberikan regulasi khusus bagi para calon penumpang kereta api, baik Kereta Api jarak jauh maupun Kereta Api Rel Listrik (KRL) atau Commuterline Jabodetabek, pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, selama PSBB, PT KAI memberlakukan aturan khusus bagi calon penumpang, sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 18 Tahun 2020, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

“PT KAI sudah menjalankan protokol COVID-19 sesuai dengan arahan Gugus Tugas, di mana di dalam stasiun sejak kedatangan itu kami sudah melakukan beberapa hal, seperti sosialisasi kepada penumpang, petugas penyemprot disinfektan, dan penumpang wajib memakai masker,” jelas Didiek dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (21/5).

Sebagai informasi, untuk perjalanan jarak jauh, PT KAI hanya mengoperasikan Kereta Luar Biasa (KLB) bagi calon penumpang kereta api jarak jauh.

Adapun KLB ini adalah kereta yang hanya dikhususkan bagi penumpang dengan keperluan perjalanan dinas, pengusaha dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang ke Tanah Air dari luar negeri atau repatriasi. Dalam hal ini tentunya kriteria penumpang tersebut harus memiliki syarat sebelum naik kereta.

Syarat yang pertama adalah dapat menunjukkan dokumen perjalanan meliputi surat keterangan sehat hasil rapid test/swab test resmi, surat tugas atau dinas resmi dari instansi terkait atau perusahaan dan kartu identitas seperti KTP, SIM, Pasport, KK.

Sebagai informasi, syarat tersebut harus sudah dimiliki sebelum membeli tiket kereta api yang selama PSBB hanya dilayani di counter resmi PT KAI di stasiun besar tertentu.

“Untuk KLB ini kita menutup penjualan (tiket) online,” jelas Didiek.

Kemudian untuk KRL atau Commuterline, pihak PT KAI memberlakukan aturan protokol yang wajib ditaati bagi para calon penumpang seperti harus lolos uji temperatur tubuh melalui alat pengukur suhu tubuh oleh petugas di pintu masuk stasiun

“Yang bersangkutan masuk stasiun harus memakai masker dan kita cek temperaturnya pakai alat. Kalau yang bersangkutan suhunya tinggi 38 atau di atasnya, itu akan ada penanganan di ruang isolasi stasiun,” jelas Didiek.

Kemudian calon penumpang KRL wajib memakai masker, menjaga jarak sesuai yang dianjurkan dengan tanda pada tiap gerbong, baik di kursi maupun berdiri. Adapun selama PSBB, jumlah penumpang tiap gerbong KRL juga dibatasi maksimal hanya 60 orang.

“Apabila melebihi, maka petugas kami akan mengatur agar naik ke gerbong atau kereta selanjutnya,” terang Didiek.

Selain itu, PT KAI juga memberikan pelayanan khusus sesuai protokol kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan sterilisasi baik di dalam kereta maupun di tiap stasiun dengan memberikan fasilitas cuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan dan menyemprot cairan disinfektan pada tiap gerbong dan sarana prasarana yang lain secara berkala.

Selanjutnya pada tiap-tiap stasiun, PT KAI juga selalu menyiagakan petugas gabungan seperti dari Gugus Tugas Pusat dan Daerah, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri dan dari PT KAI untuk memberikan pelayanan dan menciptakan rasa aman bagi para calon penumpang.

Kendati PT KAI memberlakukan aturan sesuai protokol kesehatan, namun pihaknya tetap menganjurkan agar masyarakat dapat mematuhi aturan PSBB dari pemerintah, sehingga penyebaran virus corona jenis baru dapat dicegah.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar memenuhi (anjuran) PSBB yang pertama Stay Safe di rumah. Kalau memang perlu bepergian, maka hanya yang benar-benar memerlukan atau harus bepergian, namun demikian tolong dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Kami siap membantu perjalanan bagi teman-teman yang berdinas, menjalankan bisnis, bagi tenaga kesehatan dan bagi teman-teman yang melakukan repatriasi perjalanan dari luar negeri yang bersangkutan,” pungkas Didiek. (Wan)

Pandemi, Amien Rais :Tidak Usah Sandarkan Kepada Pemerintah Pusat

JAKARTA, TERCEPAT.id- Politisi senior Amien Rais menyarankan agar masyarakat yang kaya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang hidupnya makin susah sejak pandemi Covid-19 melanda. Tak perlu lagi, kata dia, menunggu bantuan dari pusat yang hanya membuat pernyataan tapi tak ada tindakan.

Amien mengaku sudah banyak melihat langsung kehidupan masyarakat miskin yang makin melarat sejak pandemi ini. Terutama di kawasan pedesaan.

Untuk itu, ia menyarankan agar orang kaya di tiap kabupaten/kota untuk menyisihkan sebagian hartanya. Gunakan untuk memberikan paket bantuan sembako kepada rakyat miskin di daerah itu.

“Ini supaya Pak Luruh tak bingung karena pusat katanya mau bantu tapi juga tidak jelas itu. Jadi sekarang saya kira, kita tidak usah sandarkan kepada pemerintah (pusat) yang juga bingung itu,” katanya dalam kuliah politik bertemakan ‘Tauhid Sosial: Kenapa Kita Harus Berpolitik’ yang digelar secara daring pada Selasa (19/5).

Adapun caranya, lanjut Amien, sebaiknya dilakukan secara mandiri. Tidak perlu melibatkan pemerintah daerah. Dana yang berhasil dikumpulkan disalurkan saja lewat tim yang dibentuk secara mandiri. Karena masyarakat setempat jauh lebih tahu kantung kemiskinan di daerahnya masing-masing.

“Jadi lupakan pusat karena pusat banyak omdo (omong doang), tapi masing-masing sudahlah, sementara ini pusat kita doakan supaya jadi lurus, dan kita di daerah tetap bergerak,” ucap mantan ketua MPR RI seperti dikutip dari Republika.co.id.

Menurut Amien, cara ini adalah bentuk pembuktian bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kekeluargaan. Sebab, ia khawatir, jeritan rakyat miskin itu nantinya berubah jadi tindakan huru hara jika tak segera diberi bantuan.

Kendati demikian, ia juga menyadari masih banyak orang kaya yang tak rela hartanya berkurang. Ia pun mengingatkan bahwa saling membantu itu adalah ajaran Islam. “Tidak sempurna imanmu kalau kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu kelaparan,” kata Amien mengutip salah satu hadis nabi.

Ia juga menyebutkan hadis lain yang menekankan saling menolong. Hadis itu, terang Amien, menceritakan seorang hamba yang mempertanyakan kenapa ia dilempar ke neraka sedangkan saat hidup di dunia ia melaksanakan shalat dan haji.

“Kemudian Allah mengingatkan, wahai hambaku, waktu kamu hidup berkecukupan itu kamu tidak melihat tetanggamu yang kedinginan karena pakaiannya tidak cukup, maka dia jadi demam dan sakit. Andai kata kamu menemui tetangga yang demam dan sakit itu, maka kamu akan menemuiku,” kata Amien melanjutkan hadis itu.

Menurut dia, hadis itu seolah-olah menggambarkan bahwa Allah yang maha sempurna itu mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin. “Begitu besarnya ajaran Ilahi agar yang kuat menolong yang lemah,” ucap mantan ketua PP Muhammadiyah itu. (Rol/TC)

Presiden Jokowi: Saya Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

JAKARTA, TERCEPAT.id-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020.

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya melalui keterangan persnya yang diterima Terkini.com.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ucapnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” ujarnya.(Wan)

Anggota DPR Didik Mukrianto Kritik Istilah New Normal Jokowi

JAKARTA, TERCEPAT.id- Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengkritik istilah the new normal atau ‘normal baru’ oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, berdamai dengan virus Covid-19 bukan hal yang tepat ketika angka kasus positif tak kunjung menurun.

“Tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya, bukan menjadikan nyawa dengan virus Covid-19 yang sangat berbahaya,” kata Didik.

Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari negara lain dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Salah satu yang paling efektif yakni pembatasan sosial. “Setelah Covid-19 dikendalikan, maka wajar kalau pemerintah negara lain mengambil kebijakan dan keputusan untuk melonggarkan pembatasan sosial,” ujar Didik seperti dikutip dari Republika.

Namun, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di Indonesia dinilainya belum berjalan maksimal. Sehingga, pelonggaran seharusnya tidak dilakukan. “Setelah pengendalian dilakukan dan grafik penularan menurun dan hilang, bijak kalau kemudian presiden bicara untuk memulai tatanan baru,”tuturnya.

Meski begitu, ia berharap pernyataan Jokowi bukan merupakan bentuk pengingkaran tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bukan juga bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi, di tengah pandemi Covid-19.

“Di saat sulit sekarang ini mereka diuji kemampuan, totalitas dan loyalitasnya untuk melayani rakyat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini,”papar anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan virus corona. Sebab, berdasarkan informasi dari WHO, virus ini tak akan hilang meskipun jumlah kasus sudah mulai menurun.

Tahapan baru inilah yang disebutnya sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Masyarakat nantinya dapat kembali beraktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal. Atau tatanan kehidupan baru,” tandasnya. (Rol/TC)

Jokowi Minta Sederhanakan Penyaluran BLT Desa dan Bansos Tunai

JAKARTA, TERCEPAT.id- Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat disederhanakan agar masyarakat dapat menerima bantuan lebih cepat. Jokowi sudah memerintahkan hal itu kepada jajaran menteri pada kabinetnya.

“Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya,” kata Jokowi,di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (16/5).

Menurut dia, jumlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah masih di bawah 30 persen dari total bantuan yang harusnya dikucurkan. “Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai, BST ini juga baru kurang lebih, informasi yang sata terima, 25 persen yang diterima oleh masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” katanya.

Karena itu, tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Sosial, Juliari P Batubara; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, telah ditugaskan untuk menyederhanakan prosedurnya. “Sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai,” katanya.

Baik BST dan BLT Desa, menurut Jokowi, punya nilai yang sama dengan masa pemberian bantuan yang juga sama. “BST, Bansos Tunai sebesar Rp600 ribu yang akan diberikan tiga bulan berturut-turun dan juga BLT Desa sebesar Rp600 ribu yang juga diberikan selama tiga bulan berturut-turut,” katanya.

Ia menyatakan telah memperhatikan riuh-rendahnya masyarakat yang masih belum mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Padahal, pemerintah sudah mengucurkan berbagai program bansos karena pandemi Covid-19.

“Dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa pertama penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA. Kedua juga bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, dan juga ada Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, keempat diberikan Bantuan Langsung Tunai Desa dan kelima Bantuan Sosial Tunai,” katanya.

Ia pun meminta agar masyarakat dapat menanyakan ke ketua RT, RW dan kepala desa untuk menindaklanjuti pemberian bantuan itu. Terdapat sejumlah program jaring pengaman sosial stimulus Covid-19 yang sudah diluncurkan pemerintah senilai total Rp110 triliun.

Dari program-program tersebut, terdapat 4 jenis bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial. Dua bansos dari Kemensos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya, yaitu Program Keluarga Harapan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima. Sementara, program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilain masing-masing Rp200.000 per KPM.

Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek. Bansos ini memiliki target 1,9 juta keluarga dengan besarnya Rp600.000 untuk masing-masing KK selama tiga bulan serta BLTuntuk 9 juta keluarga di luar Jabodetabek.

Bansos kelima berbentuk Kartu Prakerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020. Bansos keenam adalah Bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.

Terakhir, bansos ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020. (ROL/TC)

Warga Jakarta Dilarang Bepergian ke Jabodetabek, Anies Terbitkan Pergub No 45

JAKARTA, TERCEPAT.id- Pemprov DKI Jakarta memperketat mobilitas masyarakat untuk keluar atau masuk wilayah Ibu Kota dalam menekan penyebaran COVID-19.

Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020, diberlakukan mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta melalui Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan secara sistematis dan praktis.

“Dengan adanya Pergub ini, maka seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek, mereka dibatasi (mobilitasnya) sehingga kita bisa menjaga agar COVID-19 terkendali. Ini (SIKM) juga berlaku untuk masyarakat yang akan masuk ke Jakarta. Jadi, intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk,” jelas Gubernur Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (15/5).

Gubernur Anies menyebut, Pergub tersebut berlaku untuk semua orang. Namun, terdapat pengecualian bagi sejumlah kategori, yaitu para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan hukum internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan, serta orang yang memiliki tugas pekerjaan di 11 sektor yang diizinkan selama masa PSBB.

“Mereka yang dikecualikan tidak otomatis bisa bepergian, tapi mereka harus mengurus Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta secara virtual, dikerjakan melalui website corona.jakarta.go.id. Di situ ada form aplikasi dan harus melengkapi dengan surat keterangan yang terkait dengan pekerjaannya, konfirmasi dari RT/RW, juga bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan,” papar Gubernur Anies.

Ada 2 jenis SIKM, yakni:
1. SIKM yang bersifat perjalanan berulang diperuntukkan bagi pekerja/pengusaha domisili Jakarta yang bekerja/memiliki tempat usaha di luar Jabodetabek atau pekerja/pengusaha domisili luar Jabodetabek yang bekerja/memiliki tempat usaha di wilayah Jakarta.

2. SIKM yang bersifat perjalanan sekali yang diperuntukkan bagi:
– pegawai/pekerja yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek; atau
– orang domisili luar Jabodetabek yang memiliki tempat tinggal/usaha di DKI Jakarta atau memiliki keperluan mendesak, misalnya pasien sakit keras atau urusan menjenguk keluarga yang sakit atau meninggal dunia.

Pembuatan SIKM melalui situs web corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta tersebut terintegrasi dengan sistem perizinan JakEvo milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (DPM PTSP). Lalu, DPM PTSP yang akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code bila permohonan dan persyaratan yang diajukan sudah lengkap.

“Semua pengecekan dikerjakan secara sistem online. Nanti kalau seseorang mengurus izin, yang bersangkutan akan dapat surat seperti ini, di sini ada QR code dan petugas di lapangan tinggal scan untuk pastikan informasinya benar. Bagi mereka yang punya tugas di sektor mendasar, bisa urus izin. Bagi yang tidak, tidak perlu urus izin, karena izinnya tidak akan diberikan. Dan petugas di lapangan cukup cek apakah ada izin dari Pemprov DKI Jakarta. Hanya izin dari Pemprov yang bisa diterima petugas di lapangan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur Anies kembali mengingatkan bahwa PSBB di wilayah DKI Jakarta masih berlaku dan tidak ada pelonggaran kebijakan, karena saat ini Jakarta berada di fase yang amat menentukan. Sehingga, Gubernur Anies mengimbau agar warga tetap mengurangi kegiatan di luar rumah dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

“Karena itu, kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian apalagi menjelang masa yang banyak hari liburnya. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah. Karena itulah, kebijakan (SIKM) ini juga dikeluarkan,” pungkasnya.(Wan)

Politisi Nasdem Nilai Pemerintah Tidak Konsisten Mengakhiri Wabah Virus Corona

JAKARTA, TERCEPAT.id- Anggota Komisi XI DPR-RI Fauzi H Amro menilai kebijakan terbaru pemerintah yang membolehkan bahwa masyarakat berusia 45 tahun ke bawah boleh bekerja aneh karena bertentangan dengan protokol penanganan COVID-19 dan mengindikasikan ketidak kesungguhan pemerintah untuk segera mengakhiri wabah virus corona (COVID-19) yang melanda Indonesia.

Dimana sebelumnya, kebijakan membolehkan usia 45 tahun kebawah bekerja itu disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020). Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengurangi PHK para pekerja.

“Kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah bekerja kembali itu aneh. Karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan protokol WHO mengenai pencegahan COVID-19, padahal hal utama yang harus dilakukan adalah menghindari berkerumun ” kata Fauzi H Amro dalam keterangan persnya di Jakarta (15/5).

Diterangkan Anggota Komisi XI DPR RI ini, bahwa physical distancing adalah langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka, katanya kebijakan membolehkan pekerja berusia 45 kebawah kembali bekerja itu sama dengan membiarkan makin banyak pekerja terpapar virus corona.

Karena kata politisi Partai Nasdem ini, harusnya pemerintah berkaca dengan kejadian yang sudah, karena katanya sudah banyak pekerja yang terpapar COVID-19. Bahkan katanya lagi, ada yang sampai meninggal dunia.

“Menurut saya, keselamatan pekerja harus lebih diutamakan sesuai anjuran WHO. Seharusnya tidak perlu ada kebijakan dikotomi umur dalam dunia kerja di masa korona, antara pekerja yang berusia 45 ke atas dan 45 kebawah, karena tak ada yang menjamin usia muda bakal bebas terpapar dari corona, karena virus tak memandang usia, anak muda pun bisa rentan kena virus corona karena tidak menerapkan pola hidup sehat ” papar anggota tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DPR-RI ini.

Maka untuk menghindari hal itu, dikeluarkan kebijakan PSBB diantaranya bekerja dari rumah atau work from home, itu katanya sudah tepat.

“Jadi sementara ini kita bekerja lebih aman bekerja dari rumah. Yang terpenting sekarang itu, negara harus hadir dalam menjamin kesehatan masyarakat agar terpapar dari virus corona, diantaranya dengan penerapan PSBB yang benar dan terukur ” saran Fauzi.

“Bukan kebijakan yang berubah-ubah, contoh, sebelumnya masyarakat dilarang mudik, tapi kini Menteri Perhubungan melonggarkan kebijakan transportasi termasuk penerbangan yang kembali dibolehkan, ini kan sama dengan mempercepat penyebaran virus corona menyebar ke seluruh Indonesia ” kritiknya.

Kemudian lanjut alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini, ada lagi kebijakan yang sifatnya dikotomi pekerja usia 45 ke bawah dan pekerja usia 45 ke atas, padahal kata dia, sebelumnya pemerintah menghimbau agar masyarakat bekerja dari rumah saja sementara waktu sembari menunggu virus corona ini berlalu dan situasi kembali normal.

“Kebijakan yang berubah-rubah itu menunjukan bahwa pemerintah dalam penanganan corona tidak konsisten bahkan terkesan mencle-mencle. Menurut saya sebaiknya Pemerintah konsisten dalam menerapkan aturan kebijakan dalam penanganan covid-19, termasuk kebijakan bekerja dari rumah ” tegas dia.

Karena akar masalah yang dihadapi bangsa ini krisis kesehatan akibat wabah virus corona, sehingga fokus penyelesaian sebaiknya ke penyelamatan nyawa rakyat.

“Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari virus corona. Insya Allah akan kembali bangkit dan bergerak, kalau masalah corona bisa segera atasi ” tandas alumnus IPB ini (Wan)