Menkopolhukam : Normal baru bukan semata pendekatan ekonomi

JAKARTA, TERCEPAT.id- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa penerapan era normal baru bukan semata dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Mahfud memastikan penerapan era normal baru tetap mendahulukan pendekatan kesehatan.

“Tujuan negara itu membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia kan ada tiga,” katanya, di Jakarta, Sabtu (31/5).

Indikator pertama, katanya, adalah kesehatan yang baik. Kedua, ekonominya baik, kemudian ketiga adalah pendidikan yang baik. Hal tersebut disampaikannya saat seminar virtual Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dihadiri oleh para rektor PTKIN dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tema “Isu-isu Nasional di Rra Covid-19”.

Oleh sebab itu, Mahfud berbicara era normal baru tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata, tetapi yang didahulukan adalah bagaimana protokol kesehatan menurut standar WHO terlaksana. “Jadi, misalnya di sekolah Bapak, itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker siapa, tempat cuci tangan ada di sudut mana saja? Itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua. Sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata,” kata Mahfud, mencontohkan.

Mengenai perangkat hukum untuk penerapan kehidupan normal baru, Mahfud mengungkapkan baru saja keluar sekitar seminggu lalu Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar protokol di berbagai sektor. “Pertama, dulu Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Yang baru saja keluar seminggu yang lalu itu Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar protokol di berbagai sektor. Kalau di industri ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal begini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat semua standarnya,” katanya.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah saat ini juga sudah mampu mengukur tingkat penularan virus corona di setiap daerah menggunakan pendekatan keilmuan, yakni Ro dan Rt.

Ro merupakan indeks rata-rata orang yang akan ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi virus, dengan perkiraan WHO Ro global saat ini – 1,4 sampai 2,5. Sementara Rt merupakan indeks awal penularan virus corona sebelum pemerintah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan penyebaran.

“Kita sudah bisa mengukur semua. Satu orang menulari dua, tiga, itu sudah bisa diukur ‘scientific’-nya. Itu ada istilah Rt ada istilah Ro. Kita setiap minggu akan meng-update. Sudah kita ukur semua,” katanya. (Ant/TC)

Halal Bihalal di Tengah Pandemi, Golkar Tegaskan Ikut Menjaga Protokol Normal Baru

JAKARTA, TERCEPAT.id – Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, DPP Partai Golkar, Jumat (29/05/2020) menggelar acara Halal bi Halal secara Virtual. Acara ini diikuti oleh jajaran petinggi partai beringin di pusat dan daerah dari kediaman masing-masing.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, berharap pada bulan Syawal ini menjadi momentum bagi kader Partai Golkar untuk meningkatkan kinerja dan kerja lebih keras, lebih produktif dalam menjalankan ideologi Partai Golkar, karya dan kekaryaan.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan sebelum ditemukan vaksin Covid, kita mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan normal baru atau new normal. Dimana masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid secara ketat agar tetap terhindar dari penularan virus tersebut,” ujar Airlangga.

Airlangga mengharapkan seluruh kader Partai Golkar dan seluruh Ketua DPD Partai Golkar agar ikut menjaga protokol new normal ini agar bisa menyelesaikan dua hal. “Pertama memutus mata rantai covid, kedua menurunkan mata rantai terjadinya kenaikan PHK. Jadi memutus pandemi kesehatan dan menjaga pandemi jangan sampai terjadi banyak PHK,” kata Airlangga.

Selanjutnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dalam sambutannya mengingatkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. “Kita harus menyadari banyak orang yang lebih sulit dari pada kita. Saya mengharapkan seluruh kader Partai Golkar, kiranya bisa ikut memberi saran dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mengatasi kesulitan ini,” ujar ARB.

“Saya berharap Partai Golkar menjadi institusi perekat, dari kesatuan dan persatuan bangsa. Kita bersama pemerintah juga menjalankan protokol kesehatan meski bekerja seperti biasa,” kata Abu Rizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Sementara Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar Golkar menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan. “Tantangan Golkar di depan itu banyak, seperti Pilkada 9 Desember 2020. Ini suatu evaluasi pembinaan kita ke bawah. Ayo kita kerja keras di tengah Covid-19 ini,” kata Luhut.

Selain itu Luhut meminta agar Golkar juga peduli terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya.
Pada akhir sambutannya Luhut meminta agar roda organisasi Golkar berjalan baik.

“Saya ingin Golkar ini hebat, paten! Saya tidak ingin lihat Golkar ini aneh-aneh. Kita dukung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Saya harap pak Airlangga juga memimpin dengan hati,” pungkas Luhut.

Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar meminta agar Golkar kembali bisa menjadi partai pemenang. “Kita pernah menjadi pemenang, maka lakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah dan soliditas kita jaga. Suara Golkar adalah suara rakyat, Insya Allah kita bisa menjadi pemenang,” kata Akbar Tanjung.

Lain halnya dengan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang berharap kepada Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian agar pekan depan sudah mulai melakukan percepatan recovery perekonomian.

“Kami berharap, khususnya golongan ekonomi lemah perlu pertolongan tangan-tangan negara. Utamanya para pelaku usaha UMKM dan juga pekerja-pekerja UMKM, agar ekonomi sektor riil benar-benar bergerak, karena dapat menyerap tenaga kerja dan mendongkrak daya beli rakyat,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yang juga menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung kebijakan Ketua Umum Golkar

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, juga meminta jajaran Golkar untuk bersatu menghadapi masa percobaan seperti saat ini. “Terlebih karena ketua umum kita Pak Airlangga Hartarto memiliki tugas yang cukup berat. Sudah sepantasnya, kita semua jajaran pengurus Partai Golkar untuk ikut Bersatu, menghilangkan semua perbedaan-perbedaan,” kata Hatta.

Hasto Tegaskan PDIP Dukung Kebijakan New Normal Ala Jokowi

JAKARTA, TERCEPAT.id- Meski menuai kritis sejumlah kalangan, Pemerintah terus bergerak menyiapkan protokol dalam menghadapi tatanan hidup normal baru (new normal).  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pro Pemerintah, mendukung sepenuhnya kebijakan new normal tersebut.

“Sebagai partai pengusung utama Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf tentu saja sikap politik kami mendukung terhadap langkah-langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kehidupan bangsa dan masyarakat sebagai the new normal,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring, Rabu (27/5).

Menurutnya melalui kebijakan tersebut pemerintah terus berupaya mengedepankan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu segala upaya dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Seluruh kader PDIP terus menggelorakan semangat gotong royong, tentu saja berskala besar. Kesadaran untuk hidup sehat dan bersih menjadi bagian dari nafas kehidupan kita sehari-hari. Kami percayakan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi didedikasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Menurutnya aktifitas masyarakat di masa new normal nantinya tidak akan  bisa dilakukan seperti sebelumnya dan akan mengalami penyesuaian. Oleh karena itu ia berpandangan yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun kesadaran hidup disiplin dan meningkatkan sistem imunitas tubuh  dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Tapi kita juga menyadari ada batasan yang sesuai dengan kemampuan kita karena rakyat tetap harus mendapat kepastian penghidupan yang layak. Ini seluruh protokol dan kebijakan sedang digodok dan dipersiapkan sebaiknya oleh pemerintah,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Djarot mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  telah menginstruksikan kepada seluruh kader baik di strtukral maupun legislatif dan eksekutif untuk melakukan gotong royong berskala besar untuk mengantisipasi covid19.

“Disampaikan juga bahwa dalam menghadapi covid19 ini adalah disiplin. Berdisiplin untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini harus dilakukan secara serentak kalau mau secara cepat ke zaman normal lg sebelum ada covid19 ini,” ungkapnya. (Rol/TC)

Dalam Penerapan New Normal, Pemerintah Diminta Gunakan Kajian Ilmiah

JAKARTA, TERCEPAT.id- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) meminta pemerintah menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju penerapan new normal atau kenormalan baru di masa wabah Covid-19.

Rerie juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara umum sebelum mengambil kebijakan tersebut.

“Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah,” kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5).

Selain itu, ia juga mengomentar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri yang dikeluarkan Senin (25/5) lalu. Menurutnya, hal yang saat ini yang diperlukan dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air bukan sekadar jumlah aturan yang dibuat, melainkan bagaimana aturan itu dapat diterapkan dan efektif.

“Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai, pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan ledakan penularan baru yang berimplikasi pada biaya ekonomi lebih besar lagi,” ujarnya.

Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah berhati-hati dan memperhitungkan semua faktor dalam mengambil kebijakan. Rerie mencontohkan, dalam menghadapi pandemi korona, sejumlah negara menjadikan R, huruf yang melambangkan angka reproduksi kemampuan suatu penyakit menyebar sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan lockdown, maupun kemudian untuk melonggarkannya, bahkan mencabutnya.

Pedoman kerja yang digunakan yaitu bagaimana menekan agar angka reproduksi berhasil sampai konsisten di bawah 1. “Bagaimana dengan R di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum pelonggaran kebijakan diterapkan, angka penyebaran infeksi konsisten di bawah 1 (R

Selain itu, Rerie menilai kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas yang mensyaratkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di area publik juga perlu segera direalisasikan.

Di sejumlah pasar tradisional dan area publik di wilayah DKI Jakarta, misalnya, belum terlihat tempat cuci tangan yang memadai. Begitu pula pembatasan jarak antarindividu.

Karena itu, Rerie mengungkapkan, yang terpenting dari semua aturan adalah memastikan bagaimana kedisiplinan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mematuhinya. Rerie juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hingga hari ini konsisten mematuhi anjuran untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah.

“Kita perlu disiplin, kerja sama, dan konsistensi untuk menuju kenormalan baru,” imbaunya. (TC)

Jakarta Terkini : Anies Tegaskan Kedisplinan Warga Jadi Penentu Transisi New Normal

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo meninjau kondisi Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Kedatangan Presiden tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB,” ungkap Presiden Jokowi usai meninjau stasiun.

Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, kedisiplinan masyarakat terhadap aturan ini merupakan penentu terhadap masa normal baru. “Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak sebenarnya bukan pemerintah atau para ahli yang menentukan, adalah perilaku masyarakat di wilayah PSBB. Bila masyarakat memilih taat, maka PSBB bisa berakhir. Bila tidak, ya terpaksa PSBB harus diperpanjang,” lanjutnya.

Lebih lanjut Anies berharap agar masa PSBB kali ini merupakan perpanjangan yang terakhir dan masyarakat siap menjalani kehidupan normal baru dengan tetap mematuhi protokol kegiatan yang telah ditetapkan. “Mudah-mudahan tanggal 4 Juni nanti menjadi masa akhir PSBB. Lalu kita bisa mulai transisi normal baru. Nanti akan kita umumkan protokol-protokol di setiap sektor, dari mulai protokol kegiatan perekonomian, peribadatan, sosial, budaya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan baru kita sambil mencegah penularan COVID,” paparnya.

Sementara itu, penegakan kedisiplinan dalam masa-masa kritis PSBB ini membutuhkan kerja sama dengan aparat TNI dan Polri. Menurut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, pihaknya bersama jajaran Polri telah menyiagakan seluruh personil untuk membantu penegakan aturan PSBB.

“Rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini obyeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat. Kemudian mall, pasar rakyat, tempat pariwisata. Dari data yang ada, ada 1.800 obyek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama, kita laksanakan secara serentak di 4 wilayahx yaitu DKI Jakarta khususnya di Bundaran HI, wilayah Bekasi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo,” terangnya.(Wan)

Bekasi Terkini : Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Menuju Tatanan Normal Baru di Bekasi

BEKASI, TERCEPAT.id- Presiden Joko Widodo kembali meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik pada Selasa, 26 Mei 2020. Jika tadi pagi Kepala Negara meninjau Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Bundaran HI, maka siang ini Presiden meninjau salah satu pusat niaga di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Pada siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru,” kata Presiden dalam keterangan persnya yang diterima Terkini.com.

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tatanan baru tersebut, Presiden mengatakan, TNI dan Polri akan diterjunkan di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa tetap produktif sekaligus aman dari ancaman Covid-19. Presiden menyebut bahwa dalam menuju tatanan baru tersebut, pemerintah juga melihat angka-angka dan fakta-fakta di lapangan.

“Angka-angka bagaimana kurva R0 (R-naught)-nya, seperti di Bekasi ini sudah di bawah satu, sudah bagus. Kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat di Bekasi khususnya terus ditekan agar terus R0-nya bisa di bawah satu,” jelasnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan dan memastikan agar protokol kesehatan dijalankan, TNI dan Polri akan mengingatkan hal-hal seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Mulai hari ini, TNI dan Polri telah menggelar pasukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

“Ini yang ingin kita pastikan sehingga pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan di Gorontalo. Di kota-kota ada 25, di Surabaya, di Malang, dan lain-lainnya,” imbuhnya.

Presiden pun berharap kesadaran dan kedisiplinan yang kuat di masyarakat akan muncul sehingga R0-nya bisa terus ditekan hingga di bawah angka satu. Penerapan prosedur standar tatanan baru sendiri akan dilihat dalam satu minggu ke depan untuk kemudian dievaluasi.

“Kita ingin, sekali lagi, bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat sehingga R0-nya terus bisa kita tekan di bawah satu. Ini akan kita lihat dalam satu minggu ini dampaknya seperti apa kemudian akan kita lebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota yang lainnya apabila memang itu dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan karena kita telah menurunkan TNI dan Polri di tempat-tempat keramaian di provinsi, kabupaten, maupun kota,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Wan)